Diaspora Jadi Jembatan Pengembangan Kualitas SDM Indonesia

Menristekdikti Mohamad Nasir (Foto: BKKP Kemenristekdikti)

Senin 13 Agustus 2018 20:44 WIB

Taufik Fajar, Jurnalis  

JAKARTA- Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir resmi membuka kuliah umum Simposium Cendekia Kelas Dunia (SCKD) 2018 di Royal Kuningan Hotel. Kegiatan ini diikuti oleh 47 ilmuwan diaspora yang telah sukses meniti karier perguruan tinggi terbaik di luar negeri.

Dia menjelaskan, bahwa keberadaan para ilmuwan diaspora dapat menjadi pengungkit bagi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi di Indonesia. Pasalnya, mereka yang diundang merupakan anak bangsa yang memiliki kompetensi mumpuni di bidangnya.

Dari 47 orang diaspora, lanjut dia, lima orang merupakan assistant professor, 13 orang merupakan associate professor, 12 orang merupakan full professor. Sedangkan sisanya merupakan dosen senior yang berperan sebagai academic leader, seperti dekan dan kepala pusat riset. Dan butuh lompatan yang lebih tinggi untuk bisa bersaing dengan negara lain.

"Dengan kemampuan dan kompetensi para ilmuwan diaspora, kami (Kemenristekdikti), mulai melibatkan mereka untuk berkontribusi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Langkah awal yang kami lakukan adalah membangun jembatan melalui kegiatan ini supaya mereka dapat berkolaborasi dengan perguruan tinggi dalam negeri," ujar Nasir dilokasi, Senin (13/8/2018).

Dia menuturkan, perlu adanya suatu kebijakan untuk mengakomodasi para ilmuwan diaspora. Maka itu, dia sudah berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur. Salah satu wacana yang dibicarakan adalah status ilmuwan diaspora jika mereka kembali ke Indonesia.

"Saya sudah bicara dengan Menpan-RB terkait wacana menarik kembali ilmuwan diaspora yang berpotensi, dan memiliki kemampuan kelas dunia. Untuk itu, perlu ada kebijakan yang berpihak kepada para ilmuwan diaspora. Misalnya, jika mereka sudah profesor di sana, jangan sampai kembali harus mulai dari awal, itu semua perlu dihitung," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan bahwa negara, berkewajiban untuk menyisihkan 20% dari APBN untuk pendidikan. Meski begitu dia mengakui bahwa penggunaan anggaran masih belum dimanfaatkan secara efisien.

"Saya berharap para insan cendekia yang hadir dalam pertemuan ini menjadi pemikir, mencari solusi bagi Indonesia. Saat ini kita dihadapkan pada dunia yang terus bergerak secara cepat," pungkasnya.

 (feb) - (rhs)

Sumber : https://news.okezone.com