DKI Jakarta Kekurangan 2.600 Dosen

Submitted by jokosudigdo on Wed, 23/05/2018 - 09:37

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy saat orasi di Wisuda Universitas Tarumanagara.. Foto: Medcom.id/Citra Larasati.

Selasa, 22 May 2018 17:28 WIB

Intan Yunelia   

Jakarta:  Provinsi DKI Jakarta tengah mengalami kekurangan 2.600 dosen. Kondisi ini cukup mempengaruhi kesehatan perguruan tinggi, sebab untuk meningkatkan  setiap perguruan tinggi diminta memenuhi standar dan ketentuan rasio antara dosen dan mahasiswa.

"Di Jakarta saja kekurangan dosen mencapai 2.600 orang, saat ini dosen di jakarta hanya 20.656 dosen," kata Ketua Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah III, DKI Jakarta, Illah Sailah, kepada Medcom.id, di Jakarta, Selasa, 22 Mei 2018.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir mengatakan, ketentuan standar rasio antara dosen dengan mahasiswa saat ini untuk jurusan eksakta adalah 1:30, sedangkan jurusan sosial 1:40.   Untuk itu, Nasir ingin mendorong percepatan penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) agar dapat diterapkan secara lebih masif, di mana salah satu tujuannya adalah memperluas akses ke perguruan tinggi.

"Jika sudah PJJ-nya masif, maka ke depan itu 1 profesor : 1.000 mahasiswa. Dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi semua akan bisa terwujud," kata Nasir. 

Untuk diketahui, hingga saat ini Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia masih 31,5 %. Artinya, ada sekitar 68,5 % lulusan SMA sederajat yang tidak dapat mengakses pendidikan tinggi.

"Jika pembelajaran hanya secara konvensional, peningkatan APK hanya berkisar pada angka 0,5 % per tahun. Namun, dengan terobosan PJJ ini, diharapkan, APK pendidikan tinggi mampu mencapai 40 % pada 2022-2023," tegas Nasir.

Implementasi PJJ juga akan meningkatkan APK, karena dengan memanfaatkan teknologi dapat memangkas sekitar separuh dari biaya kuliah.   "Kami memperkirakan aturan permenristekikti mengenai PJJ ini akan keluar pada Juni mendatang. Ada beberapa hal yang mesti diperbaiki, kami ingin memberikan ruang gerak bagi WNI untuk mengembangkan pendidikan tinggi," tutup Nasir.

 (CEU)

Sumber : http://news.metrotvnews.com