Negara Rugi Rp9 Triliun karena Politeknik Mangkrak, Begini Reaksi Sri Mulyani

Foto: Reaksi Sri Mulyani atas Politeknik Mangkrak (Giri/Okezone)

Senin 07 Mei 2018 16:26 WIB

Giri Hartomo, Jurnalis  

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut masih banyak proyek pembangunan politeknik yang mangkrak. Dirinya bahkan menyebut, potensi kerugian negara dari mangkraknya pembangunan politeknik mencapai Rp9 triliun.

Oleh karenanya, lanjut Sri Mulyani, dirinya bersama-sama dengan Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) akan menyelesaikan proyek proyek yang mangkrak tersebut, sehingga tidak ada lagi proyek-proyek pembangunan politeknik yang mangkrak.

Namun upaya tersebut tentunya akan dilakukan dengan tata kelola yang lebih baik. Sehingga dirinya memastikan jika proyek Politeknik yang mangkrak tersebut bisa terselesaikan.

"Kalau masalah mangkrak, masalah hukumnya sudah clear maka saya bersama dengan Menristekdikti akan mencoba membangun kembali dengan tata kelola yang lebih baik," ujarnya saat ditemui di Kemenristekdikti, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Nantinya lanjut Ani sapaan akrab Sri Mulyani, ada beberapa cara dalam membangun kembali proyek Politeknik yang mangkrak. Salah satunya adalah melakukan perubahan pada alokasi anggaran dengan memprioritaskan penyelesaian proyek Politeknik tersebut.

"Solusinya ya kalau dari Kemenkeu menambah anggaran untuk itu. Atau alokasi anggaran untuk itu harus di prioritaskan," jelasnya.

Terkait urusan meminta tambahan anggaran, dirinya menyebut akan sangat sulit merealisasikan hal tersebut. Pasalnya, Kemenristekdikti bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memiliki anggaran yang sudah diatur dalam konstitusi yakni sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Apalagi, keduanya juga tidak perlu mengajukan proposal pengajuan anggaran karena sudah ditetapkan dan akan naik seiring naiknya APBN pemerintah. Hal tersebut justru berbanding terbalik dengan

"Tadi pak Nasir bilang, Bu tolong di bangunkan Politeknik. Hanya dalam 5 menit saja saya sudah dapat request," ucapnya.

Saat dirinya menjadi Menteri Keuangan untuk pertama kalinya, anggaran untuk pendidikan hanya sebesar Rp29,5 triliun. Hal tersebut justru berbanding terbalik dengan anggaran alokasi untuk pendidikan saat ini yang sudahenyentuh angka Rp444 triliun.

"Berapa anggaran waktu saya menjadi Menkeu pertama kalinya tahun 2005. Itu belum 20%. Tapi kira-kira berapa? Itu Rp29,5 triliun untuk anggaran pendidikan. Waktu mendapat judicial review harus mengikuti konstitusi maka mulai saat itu kita mengikuti 20%. Tahun ini berapa? Rp444 triliun," jelasnya.

Menurutnya dibandingkan harus meminta pembangunan Politeknik baru yang harus diperbaiki adalah bagaimana peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Artinya sekolah-sekolah maupun kampus harus bisa berperan untuk mendidik benar-benar anak-anaknya.

 Pasalnya, untuk urusan anggaran sudah sangat memanjakan para tenaga pengajar. Baik itu dosen maupun guru dengan tunjangan yang diberikan oleh pemerintah.

"Ya ibu bapak minta itu poin saya kalau bicara investasi sumber daya manusia tidak bicara berapa jumlah uang yang saya keluarkan. Kalau perguruan tinggi hanya sibuk saya bangun kampus sendiri maka lucunya yangerasa frustasi saya Menteri Keuangan," ucapnya.

Selain itu, yang harus diperbaiki adalah bagaimana tata kelola keuangan yang baik dari masing-masing Kementerian. Menurutnya, pemerintah selalu memberikan anggaran untuk pembangunan politeknik , namun hingga saat ini masih saja ada bangunan politeknik yang mangkrak.

"Coba bandingkan dengan Rp29 triliun. Dikasih uang berapapun kalo tidak punya strategi kita berhasil membelanjakan dan tidak ada hasil," ucapnya.

(rhs)

Sumber : https://news.okezone.com