Revolusi Industri, Menteri Nasir Tekankan Prodi Sesuai Perkembangan Zaman

Foto: Dok Kemristekdikti

Selasa 06 Maret 2018 12:48 WIB

Susi Fatimah, Jurnalis

JAKARTA - Memasuki era revolusi industri 4.0, Indonesia harus siap bersaing dengan bangsa lain. Oleh karenanya, ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peran penting dalam membangun daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Sebab dampak dari globalisasi dapat melemahkan kedaulatan nasional.

Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir saat memberikan kuliah umum bertajuk “Kebijakan Nasional Pendidikan Tinggi Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0” di Kampus FEB Uhamka, Jakarta, baru-baru ini.

"Pendidikan tinggi dan pelatihan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi dan ratifikasi bisnis dianggap mampu mengurangi kesenjangan sosial," ujar Nasir dalam siaran persnya.

Dalam kesempatan itu juga, Nasir menjelaskan kebijakan baru pemerintah dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 khususnya program kelembagaan, pembelajaran dan kemahasiswaan. Salah satunya yaitu reorientasi kurikulum untuk membangun kompetensi yang diperlukan oleh revolusi industri 4.0, dimana membebaskan nomenklatur program studi untuk mendukung pengembangan kompetensi industri 4.0.

"Saya selalu menekankan bahwa prodi harus menyesuaikan perkembangan zaman. Tidak harus terikat nomenklatur yang ada. Yang penting adalah rumpun ilmunya," tuturnya.

Di samping itu, Mantan Rektor Terpilih Universitas Diponegoro itu juga membeberkan kebijakan lainnya yaitu membangun teaching factory industri 4.0 dan melaksanakan perkuliahan online.

Lebih lanjut ia menjelaskan, perkuliahan online atau Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan tinggi secara fleksibel lintas ruang serta waktu dengan menggunakan teknologi informasi. Sistem perkuliahan online ini bisa dilaksanakan pada mata kuliah, prodi, dan perguruan tinggi yang telah berbasis cyber university. Indonesia sendiri memiliki Universitas Terbuka (UT) yang telah dikembangkan lebih lanjut, yang berperan sebagai Cyber University of Indonesia.

"Pelaksanaan PJJ harus memerhatikan kualitas, memenuhi standar PJJ yang meliput aspek sumberdaya, tata kelola, sarpras, capaian dan penyelenggaraan pembelajaran," tuturnya.

Ia pun mendorong Uhamka ikut mendukung program pemerintah untuk mengembangkan PJJ. Tak hanya itu, dia juga mengapresiasi Uhamka yang telah mendapatkan akreditasi A diantara 18 perguruan tinggi lain yang telah terakreditasi A.

(sus)

Sumber : https://news.okezone.com