Presiden Jokowi: Kampus Harus Berperan Sentral Dalam Pembangunan Nasional

Foto: Antara

 Selasa 19 Desember 2017, 14:23 WIB

Agregasi Antara, Jurnalis

YOGYAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar perguruan tinggi terus mengambil peran sentral dalam pembangunan nasional.

"Sampai kapan pun perguruan tinggi akan menempati peran sentral dalam pembangunan bangsa dan negara. Perannya selalu sentral, sentral dalam menciptakan SDM yang andal, sentral dalam melahirkan karya riset yang unggul serta sentral dalam menjawab setiap tantangan zaman," kata Presiden Joko Widodo saat memberi kuliah umum dalam rangka dies natalis ke-68 Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Selasa (19/12/2017).

Presiden merupakan lulusan UGM dari Fakultas Kehutanan angkatan 1980. "Tapi yang kita harus waspadai adalah tantangan zaman yang selalu berubah, yang sangat dinamis saat ini, ilmu pengetahuan yang berkembang sangat cepat, teknologi informasi robotik, artificial intelegent akan sangat mempengaruhi kehidupan manusia ke depan," tambah Presiden.

Presiden menilai teknologi yang baru dipelajari cepat tertinggal karena akan muncul teknologi yang baru lagi.

"Inilah perubahan yang sangat cepatnya. Perkembangan ini tentu sangat mempengaruhi tantangan bagi pendidikan tinggi, lahirnya teknologi baru membuat beberapa jenis pekerjaan hilang dalam beberapa saat yang akan datang," jelas Presiden.

Presiden mencontohkan pekerjaan sebagai tukang pos yang tadinya sangat penting saat ini tidak dikenal lagi.

"Teller atau kasir mungkin tidak lama lagi tidak akan relevan lagi dan masih banyak lagi jenis pekerjaan yang mulai hilang dan tidak relevan," ungkapnya.

Perubahan itu juga mempengaruhi formasi bisnis, misalnya, kamera analog sudah tidak relevan lagi dan sepenuhnya diganti produk digital, bisnis supermarket (pasar swalayan) atau mal yang dulunya sangat mapan sekarang kini menyusut dominasinya karena berpindah dari offline ke online.

"Biro perjalanan yang berjualan tiket semakin tidak relevan, ini sudah mulai karena munculnya online ticketing. Pasti masih banyak bisnis-bisnis lama yang akan hilang dan mulai surut dan muncul jenis bisnis-bisnis baru," tambahnya.

Bahkan, menurut Presiden, politik dan pemerintahan juga harus menyesuaikan dengan perkembangan iptek.

"Dengan berbagai macam inovasi pemerintah terpaksa bekerja cepat, kerja efisien, karena kalau tidak, pasti negara itu akan ditinggal negara mana pun dan suatu saat nanti jumlah administrator juga akan berkurang semakin sedikit karena banyak pekerjaan yang sudah bisa diotomatisasikan. Artinya sekali lagi dunia perubahan total berubah banyak," ujar Presiden.

Masalah adanya jenis pekerjaan lama yang hilang dan ada jenis pekerjaan baru yang muncul pasti itulah yang harus direspon oleh universitas.

"Tatkala ada jenis bisnis lama yang hilang dan jenis bisnis baru muncul pasti ini juga harus direspon oleh perguruan tinggi dan tatkala lanskap politik ekonomi global berubah, lanskap sosial budaya juga berubah, pasti agenda penelitian dan pengabdian masyarakat di universitas juga perlu mengalami perubahan," ungkap Jokowi.

Karakter sumber daya manusia dan jenis profesi yang dibutuhkan oleh Indonesia ke depan juga akan berubah.

"Politisi dan birokrat akan selalu penting tapi jumlahnya tidak akan bertambah banyak. Para pekerja profesional insinyur dokter farmasi perlu semakin banyak dengan kompetensi yang berstandar internasional dan yang justru sangat penting ditingkatkan jumlahnya adalah para entrepreneur, para wirausahawan yang akan menghasilkan peluang kerja baru yang akan membangun nilai tambah namun sangat disayangkan, semangat kewirausahaan bangsa kita masih sangat rendah, dalam global entrepreneurship index tahun 2017, peringkat kewirausahaan kita ranking 90 dari 137 negara. Ini jangan ditepuki," tegas Presiden kepada para civitas academica UGM.

Setelah menyampaikan kuliah umum pada Dies Natalis Ke-68 UGM, Presiden Joko Widodo akan meresmikn jalan tol Surabaya-Mojokerto, peresmian pembangkit listrik di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, menghadiri Peringatan Hari Ibu ke-89 Tahun 2017 di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Selain itu Presiden juga akan menyerahkan sertifikat tanah di beberapa provinsi.

(sus)

Sumber : https://news.okezone.com