BANGUN PARTISIPASI PUBLIK DENGAN PENGELOLAAN STRATEGI KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN DITJEN PENDIDIKAN VOKASI

Submitted by polines_humas on Sat, 18/11/2023 - 11:00

Yogyakarta, Ditjen Vokasi – Komunikasi memiliki peranan penting bagi sebuah institusi untuk membangun kepercayaan publik. Untuk menuju komunikasi yang baik, sebuah institusi perlu menerapkan sebuah pengelolaan strategi komunikasi yang baik pula.

Dalam kegiatan Refleksi Capaian Bidang Pelayanan Umum, Kerja Sama, Humas, dan Publikasi Tahun 2023 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (16-10-2023), Founder dan CEO PR Indonesia Group, Asmono Wikan, menyampaikan bahwa saat ini pengelolaan komunikasi publik di instansi pemerintah semakin membaik. Hubungan komunikasi internal di suatu instansi sangat penting untuk membantu bidang kehumasan dalam menyampaikan informasi kepada publik. 

Komunikasi publik yang baik diharapkan dapat meningkatkan akses informasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Kebijakan sebagus apa pun jika tidak dikomunikasikan dengan bagus maka tidak akan mencapai sasaran. 

“Tugas humas pemerintah adalah mengomunikasikan kebijakan. Seorang humas akan berfungsi secara optimal untuk mengomunikasikan kebijakan kepada masyarakat,” ucap Asmono Wikan. 

Asmono Wikan menambahkan bahwa untuk mencapai komunikasi publik yang baik, terdapat 5 (lima) strategi yang perlu diterapkan.

  1. Empatik

Salah satu strategi komunikasi yang efektif ialah empati. Empati merupakan sikap di mana kita mampu merasakan diri kita apabila berada di posisi orang lain. Dengan melakukan hal ini maka kita bisa lebih menggali makna dalam proses komunikasi yang kita lakukan.  

  1. Relevan

Strategi komunikasi relevan berhubungan dengan perubahan kondisi terkini. Strategi ini perlu dilakukan agar pesan dan komunikasi yang dilakukan humas pemerintah menarik bagi masyarakat.

  1. Humanistik

Pendekatan humanistik ialah sebuah pendekatan dalam komunikasi yang memberikan perhatian terhadap manusia. Pendekatan ini memandang bahwa orang lain sebagai subjek tidak menganggapnya sebagai benda yang merekam seperangkat pengetahuan. Humanistik menekankan pentingnya pelestarian eksistensi manusia, dalam arti membantu manusia lebih manusiawi, lebih berbudaya, sebagai manusia yang utuh berkambang. 

  1. Keterlibatan dan Interaksi

Dalam membuat sebuah kebijakan, institusi pemerintah perlu melibatkan dan berinteraksi dengan seluruh stakeholder. Keterlibatan mereka akan menentukan arah kebijakan yang dibuat oleh institusi pemerintah. 

  1. Berdampak

Sebuah kebijakan akan dikatakan berhasil jika kebijakan tersebut benar-benar memberikan dampak untuk masyarakat. Oleh karena itu, sebuah institusi perlu menginformasikan sebuah kebijakan dan berbagai capaiannya kepada publik agar publik pun mengetahui capaian kinerja. 

 

“Dengan adanya keterbukaan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga angka masyarakat yang berpartisipasi untuk menjalankan kebijakan tersebut akan meningkat,” tutur Asmono Wikan. (Aya/Cecep)

Sumber: vokasi.kemdikbud.go.id